KPK Kecewa Menteri Yuddy Mudik Ke Bandung Pakai Mobil Dinas

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan penggunaan mobil dinas oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) Yuddy Chrisnandi untuk mudik ke Bandung bersama keluarga. Yuddy menganggap penggunaan mobil dinas diberikan keperluan pribadinya, sebab mobil dinas melekat dengan jabatannya.

Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono menjelaskan secara prinsip barang milik negara harus dipisahkan dengan barang pribadi, termasuk penggunaannya. Hal ini menurutnya sudah termaktub jelas pada PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah.

Giri kembali mengatakan jika sudah ada peraturan seperti itu seharusnya para pejabat negara menjalani peraturan yang berlaku. "Hal seperti ini sepatutnya ditimbang baik-baik oleh pejabat atau penyelenggara negara. Reformasi birokrasi tidak mungkin bisa berhasil jika tidak ada contoh kuat dari atas," kata Giri, Rabu (13/7).

"Sarana dan Prasarana Kantor termasuk kendaraan dinas jelas digunakan untuk penunjang proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan. Bukan untuk kepentingan di luar itu, seperti kepentingan pribadi," imbuh dia.

Sebelumnya, Menpan-RB Yuddy Chrisnandi berdalih penggunaan mobil dinas untuk keberangkatan dia mudik ke Bandung karena merupakan kendaraan yang melekat dengan jabatan menteri. Dia menegaskan keberangkatan mudik ke Bandung sama sekali tidak menggunakan plat nomor menteri dan juga tidak mendapat pengawalan.
Yuddy merasa tidak bersalah atas apa tindakannya karena mobil dinas memang fasilitas yang diberikan untuk pejabat negara.

Sumber :

http://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-kecewa-menteri-yuddy-mudik-ke-bandung-pakai-mobil-dinas.html

Tanggapan :

Hal ini sangatlah disayangkan. Bahkan, Seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb), melakukan apa yang dilarang dalam peraturan pemerintah. Bagaimana Reformasi birokrasi bisa berhasil jika tidak ada contoh yang baik yang tercermin dari wakil rakyat. Hal diatas masih menunjukkan bahwa wakil-wakil rakyat di Indonesia masih banyak yang belum berkualitas dan bahkan menteri yang menggunakan fasilitas negara ini tidak menunjukkan rasa bersalahnya.